LAPORAN PENANGANAN PENGADUAN DAN MASALAH

BADAN USAHA MILIK KALURAHAN (BUMKal) SEMPULUR

Kalurahan Jetis, Kapanewon Saptosari, Kabupaten Gunungkidul

---

A. LATAR BELAKANG

Permasalahan ini disampaikan oleh Pendamping Desa Kapanewon Saptosari kepada TAPM Kabupaten Gunungkidul terkait penolakan sebagian warga terhadap rencana pembangunan kandang ayam petelur yang dikelola BUMKal Sempulur serta adanya dugaan perusakan aset usaha BUMKal dan Pokdarwis di Kalurahan Jetis, Kapanewon Saptosari.

Sebagai tindak lanjut, telah dilakukan dialog klarifikasi dengan Direktur BUMKal Sempulur untuk memperoleh informasi awal mengenai kronologi kejadian, pokok permasalahan, dampak yang ditimbulkan, serta alternatif penyelesaian yang dapat ditempuh.

B. KRONOLOGI PERMASALAHAN

BUMKal Sempulur merencanakan pengembangan unit usaha peternakan ayam petelur dengan membangun kandang berukuran 3,6 meter x 14 meter. Pembangunan telah dimulai melalui pekerjaan pondasi, pemasangan ring sloof, dan pemasangan hebel setinggi kurang lebih 80 cm dengan nilai investasi berkisar antara Rp9.000.000,00 sampai Rp11.000.000,00.

Pada tahap awal perencanaan, kegiatan tersebut telah memperoleh dukungan Ketua RT dan masyarakat sekitar yang dibuktikan dengan adanya persetujuan tertulis. Namun dalam perkembangannya muncul penolakan dari sebagian warga RT 06 RW 02 Padukuhan Temanggung.

Penolakan tersebut dipicu oleh kekhawatiran masyarakat terhadap dampak lingkungan, khususnya potensi bau yang ditimbulkan dari usaha peternakan ayam petelur. Meskipun BUMKal telah menjelaskan bahwa sistem kandang akan diintegrasikan dengan budidaya ikan lele sebagai upaya pengelolaan limbah dan pengurangan bau, sebagian warga belum dapat menerima penjelasan tersebut.

Akibat munculnya penolakan, lokasi pembangunan kandang dipindahkan ke wilayah RT 06 RW 01 Padukuhan Jetis pada lahan milik warga dengan ukuran sekitar 6,1 meter x 6 meter. Sampai saat klarifikasi dilakukan, belum terdapat kesepakatan tertulis mengenai penggunaan atau sewa lahan tersebut.

Dalam beberapa dialog masyarakat, muncul usulan agar kandang dipindahkan ke wilayah utara telaga. Namun demikian, terdapat indikasi bahwa permasalahan yang berkembang tidak semata-mata berkaitan dengan aspek teknis peternakan, melainkan juga dipengaruhi faktor hubungan sosial dan dinamika politik lokal yang telah berlangsung sebelumnya.

Seiring berkembangnya polemik tersebut, muncul permasalahan lain berupa dugaan perusakan aset usaha yang dikelola BUMKal dan Pokdarwis. Perusakan meliputi bedengan tanaman, mulsa, pembakaran jaring, serta kerusakan tanaman kacang panjang dan tanaman kates yang masih produktif.

BUMKal dan Pokdarwis sempat mempertimbangkan langkah hukum atas dugaan perusakan aset. Namun setelah berkonsultasi dengan Lurah Jetis, disarankan agar penyelesaian terlebih dahulu ditempuh melalui dialog dan musyawarah di tingkat kalurahan.

C. IDENTIFIKASI DAN POKOK MASALAH

1. Penolakan terhadap Usaha Kandang Ayam Petelur

• Terjadi perubahan sikap sebagian warga yang sebelumnya telah memberikan dukungan.
• Kekhawatiran terhadap dampak lingkungan terutama bau kandang.
• Rendahnya tingkat kepercayaan sebagian warga terhadap penjelasan teknis yang disampaikan pengelola usaha.
• Adanya faktor sosial yang mempengaruhi penerimaan program BUMKal.

2. Dugaan Perusakan Aset BUMKal dan Pokdarwis

• Terjadi dugaan perusakan bedengan tanaman, mulsa, jaring, dan tanaman produktif.
• Menimbulkan kerugian materiil bagi BUMKal dan Pokdarwis.
• Berpotensi meningkatkan konflik antarwarga.

3. Konflik Pengelolaan dan Pemanfaatan Lahan

• Belum semua masyarakat memahami perubahan status pengelolaan kawasan.
• Belum tersedia mekanisme komunikasi dan sosialisasi yang efektif.

4. Potensi Eskalasi Konflik Sosial

• Muncul dorongan sebagian pihak untuk membawa permasalahan ke ranah hukum.
• Terjadi polarisasi antara kelompok pendukung dan kelompok penolak.
• Berpotensi mengganggu keberlanjutan usaha BUMKal.

D. ALTERNATIF PENYELESAIAN

1. Melaksanakan mediasi formal yang difasilitasi Pemerintah Kalurahan.
2. Melakukan audit fakta dan verifikasi kerugian secara objektif.
3. Melaksanakan sosialisasi ulang mengenai manfaat ekonomi usaha ayam petelur.
4. Menyusun kesepakatan bersama yang mengatur komitmen seluruh pihak.
5. Menjadikan jalur hukum sebagai upaya terakhir apabila musyawarah tidak menghasilkan penyelesaian.

E. RENCANA TINDAK LANJUT

No	Tindak Lanjut	Penanggung Jawab	Waktu
1	Klarifikasi dan pengumpulan fakta	Pemkal, BUMKal, Pokdarwis	Segera
2	Mediasi tingkat kalurahan	Lurah Jetis	Segera
3	Penyusunan berita acara hasil mediasi	Pemkal dan Bamuskal	Setelah mediasi
4	Inventarisasi dan penilaian kerugian	BUMKal dan Pokdarwis	Segera

F. REKOMENDASI TAPM KABUPATEN GUNUNGKIDUL

1. Memfasilitasi mediasi terbuka dan terdokumentasi.
2. Mengedepankan pendekatan persuasif dan komunikasi yang baik.
3. Melakukan verifikasi dan dokumentasi kerugian secara lengkap.
4. Memperjelas status dan tata kelola kawasan yang dikelola BUMKal dan Pokdarwis.
5. Melakukan pemetaan akar permasalahan secara menyeluruh.
6. Menyusun dokumen teknis pengelolaan usaha peternakan.
7. Menyelesaikan legalitas penggunaan lahan secara tertulis.
8. Membentuk forum komunikasi masyarakat.
9. Melakukan sosialisasi terbuka mengenai pengelolaan kawasan.
10. Menempuh jalur hukum sebagai langkah terakhir apabila diperlukan.
11. Menuangkan seluruh hasil mediasi dalam berita acara resmi.

PENUTUP

Penyelesaian permasalahan ini diharapkan mengedepankan prinsip musyawarah mufakat, menjaga kondusivitas sosial masyarakat, memberikan kepastian terhadap pengelolaan aset desa, serta menjamin keberlanjutan usaha BUMKal sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalurahan Jetis.

```